Halaman
71
Pelaksanaan Demokrasi
Bab
4
Sumber:
Tempo
, 24 Juli 2005
Pada Bab 3 telah dibahas tentang peraturan atau hukum yang
berlaku di Indonesia. Kamu tentunya sudah memahaminya, bukan?
Selanjut nya, pada bab ini akan dijelaskan pelaksanaan demokrasi di
Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku.
Negara Demokrasi merupakan negara yang mengutamakan
kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan
hukum. Selain itu, demokrasi merupakan prinsip kenegaraan yang
memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan sendiri nasibnya.
Namun dalam negara demokrasi, rakyat tetap perlu memperhatikan
peraturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Demokrasi bukan berarti
bebas melakukan apa saja atas nama rakyat, tetapi perilaku rakyat
harus sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi.
Demokrasi Pancasila sangat berbeda dengan demokrasi-demokrasi
yang dilaksanakan oleh negara lain. Demokrasi Pancasila mempunyai
ciri khas dan karakter tersendiri. Oleh karena itu, sebagai bangsa
Indonesia kita harus melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
Tahukah kamu apa yang dimaksud demokrasi? Bagaimana pelak-
sanaannya?Bagaimana sikapmu dalam pelaksanaan demokrasi? Hal-
hal inilah yang akan kita kaji pada Bab 4 ini. Namun, sebelumnya
perhatikanlah peta konsep berikut ini.
Kata Kunci
Demokrasi, hukum, rakyat, hak asasi manusia, Pancasila
Manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari bab ini
Kamu mampu memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek
kehidupan.
A. Pengertian dan
Hakikat Demokrasi
B. Pentingnya Kehidupan
Demokratis
dalam Bermasyarakat,
Berbangsa,
dan Bernegara
C. Sikap Positif
terhadap Pelaksanaan
Demokrasi
dalam Berbagai
Kehidupan
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
72
Peta Konsep
terdiri atas
1. Ide atau pemikiran
2.
Sociofact
atau tindakan atau perbuatan
seseorang
3.
Institusiofact
atau bentuk lembaga
Demokrasi Langsung
Demokrasi Tidak langsung
wujudnya
yaitu
Sila keempat Pancasila
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/per-
wakilan.”
1. Pemerintah berdasarkan hukum
2. Pembagian kekuasaan
3. Pengakuan dan perlindungan HAM
4. Peradilan bebas
5. Asas
open management
6. Adanya partai politik
7. Adanya pemilu
8. Adanya pers dan media massa yang bebas
yaitu
1. Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950–5 Juli 1959)
2. Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959–11 Maret 1966)
3. Demokrasi Pancasila (11 Maret 1966–21 Mei 1998)
4. Reformasi (21 Mei 1998–Sekarang)
yaitu
1. Musyawarah mufakat
2. Menghargai pendapat orang lain
3. Menjunjung tinggi keputusan bersama
misalnya
meliputi
Pelaksanaan
Demokrasi
Demokrasi
Budaya
Demokrasi
Esensi/inti
Demokrasi
Pancasila
Prinsip-
Prinsip
Demokrasi
Pelaksanaan
Demokrasi
Sikap Positif
Demokrasi
Pelaksanaan Demokrasi
73
A. Pengertian dan Hakikat Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “
demos
” dan “
cratos
.”
Demos
artinya penduduk dan
kratos
artinya kekuasaan. Oleh karena itu,
demokrasi dapat diartikan ‘kekuasaaan ada di tangan rakyat’. Dalam sistem
demokrasi, rakyat adalah yang berkuasa dan paling berdaulat. Pemerintah
atau pemimpin bangsa, tidak bisa menjalankan program apapun yang
bertentangan dengan aspirasi atau kehendak rakyat.
Pemimpin dalam pengertian ini adalah seseorang yang memberikan
pelayanan kepada rakyat, bukan yang dilayani oleh rakyat. Dalam sistem
demokrasi, pemimpin adalah pelayan. Rakyat adalah ‘raja’ yang harus
menda patkan pelayanan yang baik dari pemimpinnya.
Dengan demikian sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan
yang cocok untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan
bernegara yang berdaulat, khususnya, bagi pengem bangan bangsa
dan negara Indonesia pada masa yang akan datang.
Setiap rakyat Indonesia, dalam kehidupan demokrasi dihargai hak
asasinya secara sama. Setiap orang tidak dibeda-bedakan berdasarkan
suku, agama, ras, antargolongan (SARA), dan lain sebagainya. Di dalam
kehidupan yang tidak demokratis, orang kaya akan senantiasa mendapat
perlakuan berlebih dibandingkan dengan orang miskin. Di dalam
sistem yang tidak demokratis, pejabat tinggi mendapatkan perlakukan
yang berlebih dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki jabatan.
Kondisi seperti ini, termasuk ke dalam tindakan yang tidak demokratis
dan dapat disebut diskriminatif, yaitu tindakan yang membeda-bedakan
orang berdasarkan suku bangsa, ras, golongan, jabatan, kekayaaan, atau
lain sebagainya.
2. Hakikat Demokrasi
Dalam UUD 1945, Pasal 27 Ayat
1 dinyatakan dengan tegas bahwa
setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya,
bahwa setiap warga Indonesia tidak boleh dibeda-bedakan
haknya.
Setiap
orang harus dihargai haknya secara sama sebagai warga negara Indonesia.
Sehubungan dengan budaya demokrasi ini, ada tiga wujud
budaya yang harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia.
a. Wujud ide (
mentifact
), artinya budaya demokrasi yang berkaitan
dengan ide, pikiran, gagasan atau ilmu pengetahuan. Setiap orang
wajib menghargai adanya perbedaan pendapat atau perbedaan
ide antara sesama warga. Sepanjang ide atau gagasan yang
dikemukakan itu memiliki landasan yang kuat dan ada alasan
yang masuk akal, maka setiap warga negara wajib menghargainya.
Adapun jika pendapat atau gagasannya masih memiliki landasan
yang lemah atau tidak ada alasan yang kuat, setiap warga negara
pun memiliki kewajiban untuk mengingatkannya.
Jika seseorang memiliki landasan yang kuat, ia harus siap
menerima kritik dari orang lain, menerima masukan dari orang
lain, dan mengakui kelemahan diri serta keunggulan orang lain.
Orang seperti ini dapat disebut sebagai orang demokrat. Dengan
demikian orang yang keras kepala bukanlah orang demokrat.
Kata Penting
t .FOUJGBDU
t %FNPT
t 4PDJPGBDU
Figur
Abraham Lincoln
ialah Presiden
Amerika yang menyatakan bahwa
demokrasi adalah pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.
Sumber
:
www.gurilla.com
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
74
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.
1) Dalam budaya demokrasi, berbeda pendapat adalah sesuatu
hal yang wajar. Walaupun demikian, pendapat, gagasan, atau
ide tersebut harus dilandasi oleh dengan alasan yang kuat.
2) Jika alasan seseorang tidak kuat, seorang demokrat harus
mengakui adanya kele mahan dari gagasannya, dan mengakui
keunggulan dari pemiki ran orang lain.
3) Menerima gagasan yang lebih baik adalah salah satu sikap
terpuji dari seorang demokrat. Seorang demokrat bukan
orang egois dalam mem pertahankan pendirian. Seorang
demokrat harus terbuka untuk menimbang-nimbang
keunggulan dan kelemahan sebuah gagasan.
4) Oleh karena itu, dalam suasana demokrasi ini, budaya saling
menasihati, saling mengingatkan, atau saling mengkritik
menjadi salah satu hal yang sangat penting.
b. Budaya demokrasi dalam wujud tindakan dan perbuatan (
sociofact
).
Pada kategori yang kedua ini, budaya demokrasi diwujudkan dalam
bentuk tindakan atau perbuatan seseorang. Jika mentifact mengacu
pada masalah ide atau gagasan yang bersifat abstrak (tidak kelihatan),
dalam
sociofact
ini budaya demokrasinya sangat kentara, yaitu terlihat
dalam bentuk perbuatan.
Pengembangan budaya demokrasi dapat dilakukan dalam
berbagai tindakan. Misalnya, melalui sikap toleransi dan sikap
tanggung jawab sosial. Tindakan seseorang mengedepankan sikap
toleransi. Artinya, setiap warga negara Indonesia, memberikan
kebebasan, memberikan keleluasaan kepada warga negara yang
lain untuk melaksanakan ide atau gagasannya sesuai dengan
ke hendak atau aspirasinya masing-masing. Dalam kehidupan
ber agama, sikap toleransi ini diwujudkan dengan memberikan
ke leluasaan kepada penganut agama lain untuk menjalankan
ibadat sesuai dengan kepercayaannya sendiri.
c. Bentuk lembaga (
institusiofact
). Sebuah sistem demokrasi atau
budaya demokrasi, tidak hanya dikembangkan dalam masalah
pemikiran atau tindakan, tetapi juga dalam bentuk lembaga sosial.
Oleh karena itu, dalam lembaga pemerintahan yang demokratis
dikenal pembagian kekuasaan.
Menurut Affan Gaffar, dalam
ilmu politik dikenal dua macam
pemahaman demokrasi, yaitu
demokrasi normatif dan demokrasi
empirik. Demokrasi normatif secara
jelas tercantum dalam konstitusi
negara (pasal 1 Ayat 2 UUD 1945).
Adapun demokrasi empirik
dipandang dari partisipasi warga
negara dalam organisasi politik dan
teratur tidaknya pengisian jabatan
politik.
Cakrawala
Kegiatan Mandiri 4.1
Menurut pendapatmu, apakah maksud dari demokrasi dalam suatu negara?
Bagaimana sikapmu jika terjadi perbedaan pendapat dengan temanmu?
Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada
gurumu.
Dalam kajian sejarah, sudah banyak teori pembagian kekuasaan.
Salah satunya dari
Montesquieu
(1688–1755). Menurut Montesquieu,
kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.
a.
Legislatif
, yaitu pihak yang merumuskan atau membuat undang-
undang. Di Indonesia dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).
b.
Eksekutif
, yaitu pihak yang menjalankan undang-undang atau
ke tata negaraan, biasa disebut dengan istilah pemerintah.
Kemukakanlah pendapatmu tentang
pelaksanaan budaya demokrasi dalam
masyarakat Indonesia. Tulis dalam
buku tugasmu dan laporkan hasilnya
kepada gurumu.
Bagaimana
Pendapatmu?
Pelaksanaan Demokrasi
75
c.
Yudikatif
, yaitu pihak yang mengontrol, mengadili, atau menegak-
kan hukum dan peraturan perundang-undangan, atau disebut
juga Mahkamah Agung atau Pengadilan.
Sebuah negara yang sudah memiliki ketiga lembaga negara secara
terpisah dapat dikatakan sebagai negara yang sudah demokrasi. Ada-
pun negara yang masih memegang seluruh kewenangan (membuat,
men jalankan, dan menegakkan hukum) oleh seseorang (misalnya,
oleh satu orang raja), maka dapat disebut tidak sesuai dengan budaya
demokrasi. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang demokratis
adalah mereka yang mau melakukan pembagian kekuasaan sehingga
pemimpin tersebut tidak terjerumus ke bentuk pemerintahan yang
otoriter atau diktator.
3. Demokrasi yang Ada di Dunia
Dilihat dari bentuknya, pelaksanaan demokrasi dibagi ke dalam
beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut.
1. Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan
seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau merumuskan
urusan negara. Demokrasi ini pernah dilaksanakan pada zaman
Yunani kuno. Pada waktu itu rakyat di Yunani khususnya di Athena
jumlahnya sedikit sehingga rakyat dapat dilibatkan secara langsung
dalam rapat bersama membicara kan persoalan negara.
2. Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan
Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan adalah suatu
sistem demokrasi ketika rakyat dalam menyalurkan aspirasinya
harus melalui lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih oleh
rakyat. Demokrasi tidak langsung dianut dan diterapkan hampir
di banyak negara.
4. Demokrasi yang Ada di Indonesia
Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah mengetahui berbagai
bentuk demokrasi yang ada di dunia. Tentunya kamu bertanya,
apa demokrasi yang dipakai di Indonesia? Secara umum Indonesia
menganut demokrasi perwakilan yang berlandaskan Pancasila. Nilai-
nilai dasar Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
dianggap tepat untuk diterapkan di Indonesia.
Esensi atau inti demokrasi yang dimuat dalam Pancasila dapat
ditemukan dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijak sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Kandungan dari sila keempat dapat diuraikan sebagai berikut.
1. “Kerakyatan” berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok
manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan
dalam hubung annya dengan sila keempat Pancasila berarti bahwa
kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan
dapat disebut pula kedaulat an rakyat, artinya rakyat yang berkuasa
dan makna dalam demokrasi, yaitu rakyat yang memerintah.
2. “Hikmah kebijaksanaan” mempunyai arti bahwa penggunaan
pikiran manusia harus selalu mempertimbangkan integritas
bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur,
dan ber tanggung jawab, serta didorong dengan itikad baik sesuai
dengan hati nurani.
Kemukakanlah pendapatmu tentang
kelebihan demokrasi Pancasila
dibandingkan dengan demokrasi yang
lainnya. Tulis dalam buku tugasmu
dan laporkan hasilnya kepada
gurumu.
Bagaimana
Pendapatmu?
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
76
3. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa
Indonesia untuk mencari keputusan sesuai dengan kehendak
rakyat yang memegang kedaulatan yang akhirnya dapat mencapai
suatu keputusan yang mufakat.
4. Perwakilan adalah suatu sistem atau suatu tata cara yang berupaya
menggugah partisipasi rakyat untuk mengambil bagian dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, yang penjelmaannya melalui
lembaga legislatif di parlemen.
B. Pentingnya Kehidupan Demokratis
dalam Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara
Setelah memahami hakikat demokrasi, kamu akan lebih lanjut
mem pelajari pentingnya kehidupan yang demokratis.
Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Demokrasi yang pada mulanya tumbuh dan
berkembang di Barat akhirnya berkembang juga ke Indonesia.
Jika demokrasi yang berkembang di Barat didasarkan atas paham
liberalisme, demokrasi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itulah sistem demokrasi
yang diterapkan di Indonesia yang disebut Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang
bersumber pada pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia
yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dari falsafah
hidup bangsa Indonesia itulah kemudian dirumuskan dasar falsafah
negara yang kemudian diberi nama Pancasila yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945.
Mengingat Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan
hidup bangsa Indonesia maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia
harus dijiwai oleh sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Oleh
karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan
perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusya waratan/perwakilan yang mengandung semangat
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Istilah kerakyatan menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal
dari rakyat, dilaksanakan oeh rakyat, dan diperuntukkan oleh rakyat.
Per wakilan menunjukkan bahwa demokrasi yang dianut oleh bangsa
Indonesia pada dasarnya dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat.
Hikmat kebijaksanaan berarti kearifan dalam mengambil keputusan
melalui permusya waratan. Kearifan inilah yang memimpin seseorang
atau golongan dalam mengambil keputusan, yaitu kearifan untuk
selalu mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.
Permusyawaratan menunjukkan bahwa pembicaraan dari wakil-
wakil rakyat yang ingin memperoleh keputusan atau kesepakatan
bersama secara arif bijaksana mengenai suatu masalah. Istilah yang
lazim adalah musyawarah mufakat.
Kata Penting
t
-FHJTMBUJG
t <FLVUJG
t :VEJLBUJG
Pelaksanaan Demokrasi
77
Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang banyak
dianut oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Hal ini berawal dari
pemikiran bahwa demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan
yang berorientasi pada kedaulatan rakyat.
Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara
demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Selain itu, prinsip-prinsip dari demokrasi termuat
dalam Pembukaan UUD 1945 terutama alinea keempat
yang berbunyi
“...,maka disusun lah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/per wakilan, serta dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Pernyataan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut,
meng isyaratkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjun-
jung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Selain itu, Indonesia meletak-
kan dasar demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan negara.
Kegiatan Mandiri 4.2
Setujukah kamu dengan pernyataan bahwa demokrasi adalah sistem
pemerintahan yang berkedaulatan rakyat? Tulis jawabanmu dalam buku
tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada gurumu.
Kemukakanlah pendapatmu tentang
pelaksanaan permusyawaratan yang
dilakukan oleh wakil-wakil rakyat
untuk memperoleh keputusan
bersama. Tulis dalam buku tugasmu
dan laporkan hasilnya kepada
gurumu.
Bagaimana
Pendapatmu?
Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang
tersirat bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan. Pemerintahan
dalam suatu negara yang demokratis harus dapat melibatkan rakyat
secara penuh dan turut serta membangun kedaulatan, jalannya
pemerintahan, dan menjadi bagian dari organisasi kekuasaan negara.
Demokrasi Pancasila memiliki kekhasan diban dingkan dengan
demokrasi negara-negara lain karena nilai-nilai Demokrasi Pancasila
merupakan hasil dari kristalisasai nilai-nilai yang terkandung dalam
masyarakat Indonesia.
Walaupun hal yang termuat dalam prinsip-prinsip demokrasi yang
bersifat universal tidak semuanya tertuang dalam Demokrasi Pancasila,
nilai-nilai Demokrasi Pancasila telah mengacu pada prinsip-prinsip
demokrasi tersebut.
Negara demokrasi yang sedang berupaya memperbaiki tatanan
kehidupan politiknya, perlu didukung dengan perilaku masya rakatnya
yang mencer minkan perilaku yang taat terhadap aturan yang berlaku.
Bentuk perilaku politik yang sederhana dan sesuai dengan aturan
adalah sebagai berikut.
a. Adanya pengakuan hak asasi manusia sebagai pengakuan terhadap
martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
b. Turut mendukung adanya suatu usaha penataan kehidupan
politik yang diarahkan pada penumbuhan dan pengembangan
tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
c. Meningkatkan, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan tegaknya
hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka
terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.
Sumber
:
Tempo
, 26 Maret 2006
Pelaksanaan Pemilu yang aman dan
demokratis akan membantu dalam
penataan kehidupan politik yang lebih
baik.
Gambar 4.1
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
78
d. Turut mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi
semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang
bertanggung jawab dengan didukung oleh moral dan etika politik
yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
e. Ikut meningkatkan program pendidikan politik yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 bagi semua lapisan masyarakat agar setiap
masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
f. Mengutarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan
masya rakat melalui wadah penyalur aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan ber masyarakat,
berbangsa, dan bernegara terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan
untuk menjamin kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Berikut
prinsip-prinsip pentingnya kahidupan demokrasi.
1. Pemerintahan Berdasarkan Hukum
Dalam negara demokrasi undang-undang merupakan batas
penggunaan kekuasaan. Setiap penggunaan kekuasaan yang tidak
dibatasi oleh undang-undang akan memiliki kecenderungan untuk
disalahgunakan. Oleh karena itu, kekuasaan dalam negara demokrasi
terikat oleh hukum.
2. Pembagian Kekuasaan
Untuk mewujudkan
rule of law
, kekuasaan membuat undang-
undang, kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan untuk
mengadili terhadap pelanggaran undang-undang tidak boleh berada di
dalam satu tangan. Montesquieu
dalam teori
trias politica
menyatakan
bahwa agar kekuasaan itu tidak berpusat pada satu tangan maka kekuasaan
itu harus dipisahkan menjadi tiga bagian sebagai berikut.
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-
undang.
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan
undang-undang.
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili terhadap
pelanggaran undang-undang.
3. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Pemerintahan yang demokrasi akan memberikan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki
persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya.
4. Peradilan yang Bebas
Peradilan yang bebas, artinya peradilan yang tidak memihak serta
tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan apapun. Maksudnya
agar badan-badan peradilan tersebut benar-benar dapat menjalankan
tugasnya secara adil.
5. Asas Manajemen Terbuka
Agar tujuan negara dapat dicapai dan dapat dirasakan oleh seluruh
rakyat maka pemerintah dalam negara demokrasi menganut asas
open
management
, yaitu
a. Partisipasi sosial, yaitu ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan.
b. Tanggung jawab sosial, yaitu pertanggungjawaban pemerintah
terhadap rakyat.
Diskusikan dengan anggota
kelompokmu mengenai bentuk
perilaku politik yang sederhana dan
sesuai dengan aturan di daerahmu.
Tulis jawabanmu dalam buku tugas,
kemudian laporkan pada gurumu.
Mari, Berdiskusi
Kemukakanlah pendapatmu tentang
pelaksanaan pemilihan umum yang
merupakan salah satu indikator
kehidupan demokratis. Tulis dalam
buku tugasmu dan laporkan hasilnya
kepada gurumu.
Bagaimana
Pendapatmu?
Pelaksanaan Demokrasi
79
c. Dukungan sosial, yaitu adanya dukungan rakyat.
d. Kontrol sosial, yaitu pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah.
6. Adanya Partai Politik
Dalam negara demokrasi modern, keberadaan partai politik
merupakan suatu hal yang sangat penting. Partai politik dalam negara
demokrasi berfungsi menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat serta
memberikan pendidikan politik bagi kadernya dan simpatisannya.
Partai politik merupakan syarat penting dan sarana yang tidak boleh
ditiadakan dalam suatu negara yang demokratis.
7. Adanya Pemilihan Umum
Pemilihan umum adalah suatu proses ketika rakyat sesuai dengan
ketentuannya dapat menggunakan haknya untuk memilih orang-orang
yang akan mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan
politik yang dimaksud tentu beraneka ragam, yaitu posisi presiden dan
wakil presiden, kepala daerah, DPR, DPRD, dan DPD.
8. Adanya Pers dan Media Massa yang Bebas
Kebebasan pers dan media massa merupakan prinsip yang sangat
penting. Kebebasan tersebut penting untuk memberikan kritik membangun
dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dengan adanya
kebebasan pers dan media massa rakyat dapat menyalur kan suara hati dan
pikirannya kepada khalayak umum. Mengekang kebebasan pers dan media
massa berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyalurkan aspirasinya.
Akan tetapi, kebebasan pers dan media massa harus diimbangi dengan
tanggung jawab dari pers dan media massa tersebut.
Perjalanan demokrasi suatu bangsa tidak bersifat statis atau tetap
karena suatu negara mempunyai tujuan dalam mencari suatu sistem yang
tepat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya.
Begitu pula bangsa Indonesia mengalami beberapa bentuk sistem
pemerintahan yang diklasifikasikan dalam suatu masa atau kondisi
tertentu, seperti Or
de Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.
Kata Penting
t .FEJBNBTTB
t
0QFO.BOBHFNFOU
t %JWJTJPOPG1PXFS
t 3VMFPG-BX
Diskusikan dan cari dari referensi lain bersama anggota kelompokmu
tentang beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis.
Tulis jawaban mu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada
gurumu.
Kegiatan Kelompok 4.2
Berikut beberapa perjalanan sistem pemerintahan demokrasi
yang berlaku berdasarkan masanya.
1. Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950 –5 Juli 1959)
Pada masa demokrasi liberal tahun 1950–1959, Indonesia meng-
gunakan U
ndang-Undang Dasar Sementara sebagai konstitusinya.
Sepanjang masa ini diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga
pemerintahan tidak stabil. Salah satu faktor yang penyebabnya adalah
sebagai berikut.
a. Adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem multipartai
(banyak partai). Contohnya aturan pemerintah dipertanggung-
jawabkan oleh dewan menteri kepada DPR.
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
80
b. Perjuangan di antara beberapa partai politik hanyalah untuk
kepentingan partai dan golongannya.
c. Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat. Contohnya ber-
gonta-gantinya kabinet menyebabkan ketidakstabilan negara.
2. Demokrasi Masa Orde Lama (5 Juli 1959 —11 Maret 1966)
Demokrasi pada masa Orde Lama adalah Demokrasi Terpimpin.
P
ada saat itu pengaruh presiden sebagai pemegang kekuasaan sangat
dominan. Hal tersebut ditandai dengan kuatnya peranan presiden,
terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh
komunis, dan luasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.
Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dipandang sebagai
jalan keluar kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan
yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi
seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima
tahun. Akan tetapi, Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat
Presiden
Soekarno
sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan
pembatasan waktu lima tahun. Selain itu, masih banyak lagi tindakan
yang menyimpang atau menyeleweng dari ketentuan Undang-Undang
Dasar. Misalnya, pada 1960 Ir. Soekarno sebagai presiden membubar-
kan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, sedangkan dalam
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara tersurat ditentukan bahwa
presiden tidak mempunyai wewenang untuk bertindak membubarkan
Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong-Royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat
hasil pemilihan ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah,
sedangkan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan ditiadakan.
Selain itu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri dan
ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden di samping fungsi
sebagai wakil rakyat.
Hal tersebut tidak mencerminkan teori
trias politica
. Misalnya,
presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif
berdasarkan Undang-Undang No. 19/1964, dan di bidang legislatif
berdasarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam
hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat.
Diskusikan dengan anggota
kelompokmu mengenai
penyimpangan dalam Orde Lama.
Tulis jawabanmu dalam buku tugas,
kemudian laporkan pada gurumu.
Mari, Berdiskusi
Sumber
:
Tempo
, 10 Oktober 2004
Kemukakanlah pendapatmu tentang
pelaksanaan demokrasi pada masa
Orde Lama. Tulis dalam buku tugasmu
dan laporkan hasilnya kepada gurumu.
Bagaimana
Pendapatmu?
Para wakil rakyat yang bertugas
di DPR harus menjalankan fungsinya
sebagai lembaga legislatif.
Gambar 4.2
Pelaksanaan Demokrasi
81
Selain itu, terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan
yaitu ketika tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan
Presiden yang menggunakan Dekrit Presiden sebagai sumber hukum.
Selain itu, didirikan badan-badan ekstrakonstitusional, seperti
Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai
arena kegiatan, sesuai dengan taktik komunis internasional yang
menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke
arah terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan pers yang
dianggap menyimpang dari “rel revolusi” tidak dibenarkan. Politik
mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi menjadi
tambah suram. Gerakan 30 S/PKI telah meng akhiri periode ini dan
membuka peluang untuk dimulainya Demokrasi Pancasila.
2. Demokrasi Masa Orde Baru (11 Maret 1966–21 Mei 1998)
Setelah terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan
demokrasi pada
masa Orde Lama, pemerintahan Orde Baru bertekad untuk menghapus
kekuasaan pada satu tangan. Dengan demikian, demokrasi pada masa
Orde Baru dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Pemerintahan Orde Baru
mempunyai jargon politik dalam stabilitas keamanan dan pembangunan
ekonomi melalui REPELITA. Selain itu, pemerintahan Orde Baru
mempunyai agenda dalam memperbaiki penyimpangan-penyimpangan
kontitusional yang telah terjadi selama masa pemerintahan Orde Lama.
Pemerintahan Orde Baru mempunyai itikad untuk melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen.
Orde Baru merupakan suatu tatanan kehidupan baru dan sikap
mental baru yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut.
a. Dasar atau Landasan
1) Landasan idiilnya adalah Pancasila.
2) Landasan yuridis konstitusionalnya adalah UUD 1945.
3) Landasan politis operasionalnya adalah ketetapan-ketetapan
MPR.
b. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai pemerintahan Orde Baru adalah
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
c. Cara Pelaksanaan, yaitu sebagai berikut.
1) Mengamalkan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan.
2) Melaksanakan Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945
secara murni dan konsekuen.
3) Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu
negara hukum yang konstitusional.
Selama pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum dapat dilak-
sanakan secara teratur sebanyak enam kali, yaitu P
emilu 1971, 1982,
1987, 1992, dan 1997. Hal ini merupakan suatu hal yang meng
gem-
birakan karena pemilu merupakan sarana demokrasi. Dalam rangka
kehidupan politik pemerintahan Orde Baru melakukan penyeder-
hanaan partai politik yang kemudian tercantum dalam UU No.3
Tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya. Dalam
penyeleng garaan pemilihan umum pada masa pemerintahan Orde
Baru hanya diikuti oleh dua partai politik dan Golongan Karya.
Diskusikan dengan anggota
kelompokmu mengenai bidang-
bidang yang direformasi dan
sebutkan hasilnya. Tulis jawabanmu
dalam buku tugas, kemudian
laporkan hasilnya kepada gurumu.
Mari, Berdiskusi
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
82
Selain itu, adanya kebijakan politik dengan menerapkan asas tunggal,
yaitu menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi
politik dan organisasi kemasyarakatan. Namun, pemerintahan Orde
Baru melaksanakan demokrasi yang semu. Hal tersebut dapat terlihat
dalam kegiatan sebagai berikut.
a) Pemilu diadakan secara teratur 5 tahun sekali, tetapi pelaksanaan-
nya kurang jujur, adil, dan terbuka.
b) Partai politik yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat atau
mengikuti pemilu, jumlahnya dibatasi.
c) Kebebasan berpendapat dibatasi.
d) Lembaga-lembaga perwakilan rakyat tidak bebas dari korupsi,
kolusi,dan nepotisme (KKN).
Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa pemerintahan
Orde Baru secara konstitusional berlandaskan pada UUD 1945 yang
secara normatif memuat prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam
pelaksanaannya tidak mampu mewujudkan secara baik bahkan
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
3. Demokrasi Era Reformasi (21 Mei 1998-Sekarang)
Masa pemerintahan di era reformasi ini membuka wacana baru
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. S
eiring dengan dibukanya
kran demokrasi yang selama pemerintahan sebelumnya tersumbat,
masyarakat Indonesia mempunyai kebebasan dalam menyalurkan
aspirasi dan mengemukakan pendapat. Hal ini dapat terlihat dari
banyaknya aksi demonstrasi pasca-runtuhnya rezim Orde Baru.
Agenda yang cukup mendobrak sistem penyelenggaraan negara
dimulai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 yang selama
pemerintahan sebelumnya tabu untuk dilakukan. Alasan dari
dilakukannya amandemen tersebut adalah adanya ketidakseimbangan
antara fungsi legislatif dan eksekutif. Kekuasaan eksekutif lebih
dominan dibandingkan legislatif. Hal ini dapat terlihat berdasarkan
hasil amandemen UUD 1945.
Penerapan Demokrasi Pancasila pada masa Reformasi berbeda
dengan masa Orde Baru. Misalnya, peserta pemilu atau partai politik
tidak dibatasi, rakyat bebas menyampaikan pendapat, dan lembaga
penegak hukum giat memberantas korupsi. Dalam pelaksanaan
pemilihan umum, era reformasi membuka babak baru dengan penye-
lenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan pada 1999 yang diikuti
sebanyak 48 partai politik. P
emilu 1999 telah mem buka kesadaran
aspirasi rakyat yang semu menjadi nyata dengan tidak dominannya
partai politik yang pada pemerintahan Orde Baru sangat menguasai
mayoritas suara rakyat. Selain itu, dalam pemilihan umum tersebut,
tidak ada partai politik yang menjadi mayoritas tunggal. Hal ini
mencerminkan adanya perubahan pemikiran dari sistem demokrasi
yang telah dipraktikkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila telah
membuat kebijakan yang cukup spektakuler, yaitu berdasarkan hasil
amandemen UUD 1945 yang keempat dengan dilaksanakannya
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dalam satu
paket. Hal ini betul-betul perubahan yang berarti dalam kehidupan
demokrasi walaupun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.
Kemukakanlah pendapatmu tentang
pelaksanaan reformasi di Indonesia.
Tulis dalam buku tugasmu dan laporkan
hasilnya kepada gurumu.
Bagaimana
Pendapatmu?
Pelaksanaan Demokrasi
83
Kegiatan Mandiri 4.3
Buatlah tulisan yang menggambarkan pelaksanaan pemilihan umum.
Bagaimana pendapatmu tentang reformasi dalam kehidupan demokrasi?
Tulis jawabanmu dalam buku tugas, kemudian laporkan hasilnya kepada
gurumu.
Diskusikan dengan anggota
kelompokmu mengenai pelaksanaan
demokrasi selama pasca reformasi.
Tulis jawabanmu dalam buku tugas,
kemudian laporkan hasilnya kepada
gurumu.
Mari, Berdiskusi
Buatlah kelompok yang terdiri atas laki-laki dan perempuan
berjumlah enam orang. Kemudian simaklah bersama-sama artikel
berikut.
Landasan Demokrasi Indonesia Lebih Baik
Dalam perspektif sejarah, masa lima tahun terakhir merupakan
masa yang singkat dan tidak punya arti. Namun, masa ini sudah
memperlihatkan landasan demokrasi yang lebih baik dibandingkan
pada masa sebelumnya, untuk bergerak ke depan. Paling tidak, hal ini
bisa dilihat dari kelembagaan demokrasi yang sudah terbentuk.
“Bahwa masih ada persoalan dengan
content
kelembagaan yang
belum ditegakkan sepenuhnya, itu merupakan soal perjuangan kita,”
ujar sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, Kamis
(20/1) di Jakarta, ketika memberikan tanggapan dalam “Seminar
Masalah-Masalah dan Pilihan-Pilihan Demokratisasi di Indonesia”.
“Kondisi inilah yang membuat saya masih sedikit optimis dengan
perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujar Thamrin.
Seminar yang diselenggarakan Lembaga Kajian Demokrasi dan
Hak Asasi Demos ini menghadirkan Ketua Tim Peneliti Demos AE
Priyono; guru besar politik Oslo University, Norwegia, Prof. Olle
Tornquist; dan pengamat politik Dr. Daniel Sparringa.
Thamrin mengakui, demokratisasi dijalankan dalam suasana yang
cukup berat. Situasi berat ini ditandai dengan kondisi
civil society
yang
masih berantakan, negara lumpuh, kemudian masuk kekuatan bisnis
baik nasional maupun internasional yang mem perkeruh situasi.
Menurut Priyono, hasil penelitian Demos memperlihatkan
adanya demokrasi oligarki. Pasalnya, meskipun di Indonesia terjadi
institusionalisasi lembaga demokrasi, aktornya tetap saja lama.
Bahkan, lembaga itu dikuasai segelintir elite oligarki. “Mereka bahkan
mempunyai pengaruh dominan tidak saja dalam proses politik, tetapi
juga ekonomi. Akibatnya, dengan mudah aktor itu menelikung dan
menyalahgunakan aturan serta sebagian besar perangkat demokrasi
berada dalam kondisi yang memprihatinkan,” ujarnya.
Problem Solving
Pemecahan Masalah
Masa Reformasi merupakan masa yang penuh perubahan dan
tantangan terhadap kondisi bangsa yang belum stabil. Setidaknya
masa ini mampu mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi yang
berorientasi pada kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dan mampu
menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang selalu
mengakomodasi kepentingan rakyat.
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
84
C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan
Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan
Setelah kamu mengetahui perkembangan demokrasi, sikap apa yang
harus kamu tunjukkan dalam pelaksanaan demokrasi? Dalam subbab
ini, sikap positif tersebut dilaksanakan, baik di keluarga, sekolah maupun
masyarakat. Demokrasi adalah pelembagaan nilai-nilai dasar domokrasi
dalam semua aspek kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Di bidang
politik, nilai-nilai dasar demokrasi dilembagakan dalam struktur, me-
kanisme, dan budaya politik. Adapun dalam proses penerapan nilai-nilai
dasar demokrasi menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip
demokrasi tersebut pelaksanaannya adalah sebagai berikut.
1. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
Negara diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya manusia
diciptakan supaya negara dapat terbentuk. Oleh karena itu, negara
harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia pada semua penduduk
Kata Penting
t )BLBTBTJNBOVTJB
t
$IFDLBOECBMBODF
t 4VQSFNBTJ)VLVN
Aktor dominan, menurut Priyono, telah mencoba mentransfor-
masikan kekuatan mereka menjadi kekuatan yang sah, berwenang,
dan berpengaruh secara politik. Misalnya, melalui kehadiran mereka
dalam badan peradilan, legislatif, dan eksekutif dari negara.
Daniel mengingatkan, salah satu ancaman proses demokrasi
yang berbahaya adalah adanya pemikiran bahwa ada sistem lain
di luar demokrasi yang bisa mengatasi kasus Indonesia. Di sinilah
bisa muncul ide ortodoks tentang negara integralistik Soepomo
yang pernah dipakai pemerintahan Orde Baru. Tapi, kondisi defisit
demo krasi, menurut Daniel, bisa diselamatkan dengan memulihkan
kembali kehidupan berpartai.
Olle yakin, kehidupan partai seharusnya bisa diperbaiki untuk
mendorong proses demokrasi di Indonesia. Meskipun, ada yang
mengatakan bahwa partai politik juga menjadi bagian dari masalah
itu sendiri. “Sayangnya, masyarakat sendiri sepertinya justru
mening galkan parpol,”ujarnya.
Disarikan dari
:
Kompas
, 22 Januari 2005
Diskusikan artikel tersebut dengan menjawab pertanyaan
berikut. Kemudian, presentasikan oleh kelompok belajarmu di
depan kelas. Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu.
1. Bagaimana pendapatmu tentang artikel yang membahas
landasan demokrasi?
2. Apakah demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-
prinsip negara demokrasi?
3. Mengapa demokrasi Pancasila sesuai dengan karakteristik
masyarakat Indonesia?
4. Kegiatan apa saja yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi
di daerahmu?
5. Sebutkan peran sertamu dalam mewujudkan masyarakat yang
demokrasi.
Pelaksanaan Demokrasi
85
yang tinggal di suatu negara. Contohnya hak untuk memperoleh
pendidikan yang layak, memperoleh perlindungan hukum, dan
memperoleh kesejahteraan.
2. Supremasi Hukum
Semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan
dalam memperoleh perlindungan hukum, kaya atau miskin, mayoritas
atau minoritas, sekutu politik atau lawan, semuanya mempunyai hak yang
sama atas perlindungan hukum. Warga negara dari suatu negara demokratis
tunduk pada hukum. Oleh karena itu, mereka mengakui bahwa mereka ikut
membuat undang-undang melalui wakil-wakil rakyat yang dipilihnya.
3. Pemerintahan yang Terbuka
Pemerintahan yang terbuka sangat relevan bagi suatu negara
yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan bahwa warga negara tidak
dapat meminta pertanggungjawaban pejabat-pejabat publik dan tidak
dapat mengambil pilihan yang baik karena kegiatan pemerintahan
dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakannya.
4. Kebebasan Pers
Kebebasan pers memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk menciptakan pendapat masyarakat yang akan memengaruhi
proses pembuatan kebijakan publik. Opini publik dapat dijadikan
bagi para pejabat negara dan partai politik. Kendali rakyat terhadap
penye lenggaraan negara dapat dilakukan dengan menyampaikan opini
publik secara teratur melalui berbagai media massa.
5. Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme
Untuk menjamin kedaulatan rakyat, kekuasaan harus dibagi menjadi
berbagai lembaga negara dan diatur sedemikian rupa supaya berbagai
lembaga negara tersebut mempunyai fungsi tertentu dengan kekuatan yang
seimbang dan dapat saling mengontrol. Dengan demikian, tidak ada satu
lembaga negara yang dapat memonopoli kekuasaan negara.
6. Supremasi Sipil terhadap Militer
Rakyat memilih para pejabat negara sebagai bagian dari rakyat yang
dipercaya untuk menyelenggarakan negara. Suatu negara membutuhkan
militer untuk melindungi negara dan rakyat, terutama terhadap ancaman
dari luar. Militer harus melindungi negara dan rakyat. Oleh karena itu,
agar kehendak rakyat dapat terwujud dalam bidang pertahanan nasional
harus ada supremasi otoritas sipil terhadap militer.
Diskusikan bersama anggota kelompokmu, apakah arti penting demokrasi
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemukakan jawabannya,
kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas dengan bimbingan
gurumu.
Kegiatan Kelompok 4.4
Kemukakanlah pendapatmu tentang
sikap positif terhadap pelaksanaan
demokrasi di lingkunganmu. Tulis
dalam buku tugasmu dan laporkan
hasilnya kepada gurumu.
Bagaimana
Pendapatmu?
7. Prinsip Kesukarelaan
Dalam negara demokrasi, umumnya kegiatan masyarakat di-
lakukan dengan sukarela. Menjadi salah satu anggota partai politik,
keluar dari partai politik, atau bahkan memilih tidak berpartai adalah
pilihan pribadi dan tanpa paksaan dari pihak lain.
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
86
8. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari
y
ang Diperintah
Dalam negara demokrasi, pemerintah adalah untuk melayani
kepentingan dan sesuai dengan kehendak yang diperintah.
Pemerintahan dilaksanakan oleh sebagian dari yang diperintah dan
yang mendapat kepercayaan dari mereka.
9. Penegakan Keadilan
Negara harus dengan sengaja menegakkan keadilan berdasarkan
kebebasan, kesederajatan, dan persaudaran bagi semua warga negara
serta penduduk yang tinggal di negara tersebut. Penegakan keadilan
adalah salah satu fungsi negara.
Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, penerapan budaya
demokrasi lebih konkretnya dapat diterapkan dalam lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai berikut.
a. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Keluarga
Penerapan budaya demokrasi yang dipraktikkan dalam lingkungan
keluarga dapat dilakukan dengan berbagai macam karakteristik sesuai
dengan kesepakan atau kebiasaan yang ada di keluarga. M
isalnya,
sebagai berikut.
1) Orangtua lebih bersikap luwes terhadap anak, terutama yang
menyangkut minat anak dalam mengembangkan dirinya.
2) Mengembangkan sikap saling menghormati dan mengasihi
antaranggota keluarga dalam berbagai hal.
3) Dikembangkannya sikap terbuka, baik orangtua terhadap anak
maupun anak terhadap orangtua untuk melancarkan komunikasi
antaranggota keluarga.
4) Adanya pembagian tugas dan wewenang dalam keluarga yang
menyangkut kepentingan bersama.
Mari, Berdiskusi
Diskusikan dengan anggota
kelompokmu mengenai penerapan
budaya demokrasi di lingkunganmu.
Tulis jawabanmu dalam buku tugas,
kemudian laporkan hasilnya kepada
gurumu.
Kegiatan Mandiri 4.4
Menurut pendapatmu, apakah penerapan budaya demokrasi mempunyai
dampak negatif dan positif? Kemukakan alasannya, kemudian hasilnya di-
kum pul kan kepada gurumu.
Kemukakanlah pendapatmu tentang
sikap positif terhadap pelaksanaan
demokrasi di sekolah. Tulis dalam
buku tugasmu dan laporkan hasilnya
kepada gurumu.
Bagaimana
Pendapatmu?
b. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekolah
1) Proses Belajar Mengajar
Dalam proses belajar mengajar dapat diterapkan pelaksanaan
demokrasi. M
isalnya, tanya jawab dan diskusi kelompok. Siswa dapat
menyampaikan pendapat dan alasan tentang pelajaran yang sedang
dibahas kepada guru. Guru pun harus bersikap demokratis dengan
tidak memaksakan pendapatnya.
2) Pemilihan Ketua OSIS
Dalam penerapan budaya demokrasi pada saat pemilihan ketua
OSIS siswa mampu merasakan langsung penerapan budaya demokrasi
dan makna demokrasi. Dalam hal ini, siswa dapat memahami hak
politiknya di lingkungan sekolah, baik hak dipilih maupun hak untuk
memilih. Selain itu, siswa mampu untuk melatih tanggung jawabnya
dalam organisasi di lingkungan sekolah.
Pelaksanaan Demokrasi
87
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila.
Dalam pelaksanaannya demokrasi dilandasi oleh musyawarah mufakat, tidak
memaksakan kehendak, menjunjung tinggi setiap keputusan, dan tanggung
jawab dalam pelaksanaannya.
Penghayatan Pancasila
Refleksi Pembelajaran
Setelah kamu mempelajari bab ini, materi apa saja
yang belum kamu pahami? Diskusikanlah dengan
kelompokmu, kemudian presentasikan hasilnya
di depan kelas. Jika kamu sudah memahaminya,
baca lah materi bab selanjutnya untuk persiapan
per temuan berikutnya.
3) Musyawarah Kelas
Misalnya, penyusunan jadwal piket di kelas. Dalam prosesnya terdapat
pengambilan keputusan yang merupakan salah satu dari penerapan budaya
demokrasi. Selain penyusunan jadwal piket, pemilihan pengurus kelas, dan
menyusun kegiatan kelas dapat dilakukan dengan musyarawah.
c. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Masyarakat
1)
Pemilihan Pemimpin di Lingkungan Masyarakat
Dalam pemilihan pengurus ketua RT/RW, setiap warga juga
memiliki hak yang sama untuk dapat dipilih dan memilih.
2) Menyusun Program Pengembangan Masyarakat
Program-program pengembangan masyarakat dimusyawarahkan
dengan melibatkan semua komponen masyarakat. P
rogram-program
pengem bangan masyarakat pada umumnya menyangkut beberapa
hal, seperti panitia, biaya, jadwal pelaksanaan, dan keperluan lainnya.
Oleh karena itu, semua program tersebut merupakan kepentingan
bersama, seluruh warga harus mengetahui dan memiliki tanggung
jawab untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
1.
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari
kata “demos” dan “cratos”. Demos artinya pen-
duduk dan cratos artinya kekuasaaan. Oleh karena
itu, demokrasi dapat diartikan kekuasaan ada di
tangan rakyat.
2. Orang yang demokratis adalah orang yang
memiliki kepedulian yang besar kepada orang
lain. Bukan hanya dalam masalah politik, seorang
demokrat memiliki kepedulian yang tinggi pada
masalah ekonomi rakyat, masalah sosial rakyat,
dan sejum lah masalah bencana alam yang
diderita oleh rakyat.
3. Demokrasi Pancasila memiliki kekhasan diban-
dingkan dengan demokrasi negara-negara lain
karena nilai-nilai Demokrasi Pancasila merupakan
hasil kristalisasai nilai-nilai yang terkandung
dalam masyarakat Indonesia.
4. Pemerintahan yang demokratis mengandung
bebe ra pa prinsip, yaitu:
a.
pemerintahan berdasarkan hukum;
b. pembagian kekuasaan;
c. pengakuan dan perlindungan hak asasi
manusia;
d. peradilan bebas;
e.
asas open management;
f.
adanya partai politik;
g.
adanya pemilihan umum;
h. adanya pers dan media massa yang bebas.
5. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi
ditunjukkan dengan musyawarah mufakat,
menghargai pendapat orang lain, dan menjunjung
tinggi keputusan bersama.
Ringkasan
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
88
1. Dalam negara demokrasi kekuasaan berada di
tangan ....
a. pemerintah
b. raja
c. penguasa
d. rakyat
2. Berikut yang bukan unsur
rechstaat
, yaitu ....
a. hak-hak manusia
b. pemisahan atau pembagian kekuasaan
c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peratu-
ran
d. pemerintahan administrasi
3. Prinsip-prinsip demokrasi dalam NKRI dimuat
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ....
a. I
b. II
c. II
d. IV
4. Tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk
mencari keputusan mencapai mufakat adalah ....
a. voting
b. musyawarah
c. kebijaksanaan
d. campuran
5. Salah satu tujuan pemilu di Indonesia adalah
memilih ....
a. anggota lembaga pemerintah
b. anggota lembaga perwakilan
c. anggota lembaga permusyawaratan
d. anggota LSM
Sumber
:
Ujian Nasional SMP
2003
6. Landasan idiil pemilihan umum di Indonesia
adalah ....
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Pembukaan UUD 1945
d. Pasal 28 UUD 1945
7. Pemilihan umum bagi semua warga negara
merupakan pelaksanaan ....
a. pesta
b. demokrasi
c. kebebasan rakyat
d. kedaulatan
8. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat memilih wakil
rakyat melalui .....
a. partai politik
b. pemilu
c. musyawarah
d. lembaga
9. Jika dengan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, keputusan permasalahan diusahakan
kesepakatan dengan jalan ....
a. diusahakan mengadakan pendekatan
kembali
b. mengadakan perundingan kembali
c. diadakan pemungutan suara sesuai dengan
peraturan
d. diadakan pendekatan kembali dengan meng-
hilangkan perbedaan
Sumber
:
Ujian Nasional SMP
2005
10. Nilai dasar dari pinsip demokrasi adalah ....
a. kebebasan dan persamaan
b. kebebasan dan perbedaan
c. kekerasan dan persamaan
d. kemajemukan dan kebebasan
11. S
istem pemerintahan yang kedaulatan ter tingginya
ada di tangan rakyat disebut ....
a. demokrasi
b. oligarki
c. monarki
d. teokrasi
Sumber
:
Ujian Nasional SMP
2003
12. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
umum diatur dalam ...
a. UU No. 2 Tahun 1998
b. UU No. 3 Tahun 1998
c. UU No. 9 Tahun 1998
d. UU No. 12 Tahun 1998
13. Lembaga yang
menyalurkan aspirasi rakyat adalah
....
a. DPR
b. KPU
c. partai politik
d. eksekutif
14. Ber
dasarkan UUD 1945 Pasal 6A Ayat 1 pemilihan
presiden dan wakil presiden dilak sanakan secara
....
a. langsung
b. tidak langsung
c. perwakilan
d. mufakat
Kerjakan pada buku tugasmu.
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.
Evaluasi Bab 4
Pelaksanaan Demokrasi
89
15. Dalam demokrasi Pancasila, pemegang kekuasaan
eksekutif adalah ....
a. presiden
b. perdana menteri
c. MA
d. rakyat
16. Contoh partisipasi masyarakat dalam hal ber serikat
dan mengeluarkan pendapat dalam berdemokrasi,
antara lain ....
a. ikut serta dalam kegiatan masyarakat
b. menjadi warga negara yang baik
c. patuh dan disiplin terhadap aturan
d. menjadi saksi dalam pengadilan
17. Hakikat berdemokrasi dalam kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah ....
a. adanya kebebasan dalam bidang politik
b. mengutamakan kepentingan rakyat
c. kebijakan pimpinan yang sangat dihormati
d. melaksanakan asas kekeluargaan dan keber-
samaan
18. Dalam melaksanakan hak dan kebebasan sebagai
warga negara menurut Demokrasi Pancasila harus
disertai rasa tanggung jawab, antara lain ....
a. harus dilaksanakan secara hati-hati
b. tidak melanggar hukum yang berlaku
c. jangan bertentangan dengan pimpinan dan
pemerintah
d. disampaikan melalui media massa atau media
cetak
Sumber
:
Ujian Nasional SMP
2005
19. Makna musyawarah
sebagai corak demokrasi yang
berdasarkan atas hikmah kebijaksanaan adalah
.....
a. untuk menyampaikan segala kehendak para
peserta dalam rapat
b. masalah dan kepentingan bersama diselesai-
kan secara bersama
c. bersama-sama berkumpul sambil mem bica-
rakan kesalahan orang lain
d. menerima dan melaksanakan keputusan
pimpinan rapat
e. menerima dan melaksanakan keputusan ber-
sama
20. Contoh perwujudan pelaksanaan demokrasi di
Indonesia adalah ....
a. dibentuknya lembaga diskusi
b. dibentuknya partai politik
c. dilaksanakan pemilihan umum
d. dipilihnya pemimpin negara secara jujur
Sumber
:
Ujian Nasional SMP
2002
B. Jelaskan konsep-konsep berikut.
1. Demokrasi
2.
Mentifact
3. Demokrasi Pancasila
4. Liberal
5.
Sociofact
6. Musyawarah
7. Reformasi
8. Ide
9. Mufakat
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat.
1. Tuliskan makna budaya demokrasi bagi ke hidup an
berbangsa dan bernegara.
2. Sebutkan hubungan budaya demokrasi dengan tiga
wujud budaya yang harus dipahami oleh setiap
warga negara.
3. Apakah yang menjadi landasan bahwa Indonesia
menjamin kebebasan berserikat dan ber-
pendapat?
4. Sebutkan alasan bahwa dalam negara yang
demokratis harus ada pembagian kekuasaan.
5. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip kehidup
an
demokrasi.
6. Sebutkan ciri-ciri pemerintahan Orde Baru.
7. Menurut pendapatmu, apakah pelaksanaan
pemilihan umum sebelum reformasi dilaksana kan
dengan demokratis?
8. Apakah yang menjadi alasan dilakukannya
amandemen UUD 1945 pada masa reformasi?
9. Tuliskan makna yang terkandung dalam sila
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak-
sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
10. Berilah contoh kehidupan budaya demokratis di
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta
bangsa dan negara.
Pendidikan Kewarganegaraan:
Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas VIII
90
Buatlah tulisan mengenai contoh pelaksanaan demo-
krasi, baik di bidang politik, ekonomi,hukum, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan, serta terhadap
lingkungan alam sekitarnya. Carilah data pendukung
untuk tulisanmu tersebut. Data tersebut dapat
bersumber dari media massa, seperti koran dan
maja lah, atau dapat pula melalui internet. Kemudian,
Tugas
hasilnya dikumpulkan kepada gurumu. Laporan
dapat dibuat secara berkelompok dan jumlah
kelompok tidak lebih dari lima orang. Usahakan
anggota kelompok terdiri atas laki-laki dan perem-
puan. Setelah itu, presentasikanlah di depan kelas
dan laporkan hasilnya kepada gurumu.